Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Karantina Pertanian (LAKIP BARANTAN) Tahun 2014 telah dapat diselesaikan dengan baik Laporan akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan dalam melakukan pengelolaan anggaran Badan Karantina Pertanian tahun 2014. Dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Pertanian, Laporan Evaluasi Program BPPP Ambon Tahun 2018 Instansi Pemerintah BRSDM merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan capaian program/kegiatan dalam tahun anggaran 2018. B. Tujuan Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program BPPP Ambon Tahun 2018 adalah : 1. LAPORAN KINERJA SATU TAHUN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN LAPORAN KINERJA SATU TAHUN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 13 T Sementara itu potensi luas areal budidaya air tawar saat ini tercatat 2.830.540 ha, termasuk potensi di perairan umum daratan (sungai dan danau), dengan tingkat pemanfaatan 302.130 ha (10,7%). Roadmap dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan Periode 2017-2019 Editor Website, 06 Desember 2017; Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Editor Website, 02 Februari 2017; Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia di Lingkungan Kementerian Perdagangan Editor Website, 02 Februari 2017 Laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja, profil risiko, kebijakan pengembangan dan hasil pengawasan perbankan selama triwulan IV-2019. Selanjutnya disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Laporan ini proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016 dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan waktu yang ditetapkan. LKjIP disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja penyuluh pertanian ditentukan dengan indikator kinerja meliputi: manajemen organisasi dan teknis. Maka dari itu lanjutnya Pusat Penyuluhan Pertanian terus mengembangkan sistem aplikasi yang berbasis Android dengan sistem on line yaitu APIKLUHTAN, pengembangan aplikasi disesuaikan dengan tuntutan zaman, agar semakin sempurna
Makalah Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB 10
30 April 2019 13:27:00 WIB Administrator diunduh 114 kali. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disperindag Kabupaten Kebumen Tahun 2018. download Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1. BAB I Sejalan dengan itu pula maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan. Koperasi Kota Banjar Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Insntansi Pemerintah (SAKIP ); Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019. Penyusunan Perpres sudah
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Laporan Kinerja (LK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 6 Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2017 adalah sebagai wujud pertanggung hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah Kinerja kegiatan utama yang telah dicapai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2013 meliputi kegiatan : 1. Pengembangan Statistik Pertanian melalui terlaksananya output kegiatan a). Laporan Penyusunan, Pengkajian, dan Pengembangan Data dan Informasi , b) Laporan Pembinaan,Pengembangan, Pemanfaatan dan Analisis Data dan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Luar Negeri 2018. Sebagai catatan terkait pencapaian inerja, untuk pertama kalinya pada Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri . 2018 tahun 2018 Perwakilan Rl di luar negeri telah menerapkan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) berbasis Balanced Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja. kinerja diberikan kepada pengawai setiap bulan penghasilan yang berhak diterima menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kehadiran dan laporan kinerja pengawai sesuai dengan kelas jabatanya. Kehadiran kerja pegawai dan capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada (pasal 2 ayat 1) di kecualikan
Kinerja Ekspor Indonesia Tahun 2017 Menteri Perdagangan mengaku gembira dengan capaian ekspor nonmigas pada Oktober 2017. Hal itu merupakan sinyal positif pada perbaikan kinerja ekspor Indonesia. Kondisi neraca perdagangan Indonesia jauh lebih baik dibandingkan neraca perdagangan periode yang sama tahun 2016 yang surplus sebesar 7,65 miliar
Sebagai catatan terkait pencapaian inerja, untuk pertama kalinya pada Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri . 2018 tahun 2018 Perwakilan Rl di luar negeri telah menerapkan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) berbasis Balanced Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja. Penerapan sistem baru BSC tersebut diharapkan dapat Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu - Gedung Djuanda I Lt. 9 Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710 Telp: 134 Fax: 021-3500842
6 hari yang lalu Kinerja Perdagangan Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Pandemi dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dapat menyelesaikan Laporan “Kajian Kinerja Logistik Antar Pulau: Studi Kasus Baja” tepat pada waktunya. Kajian ini dilatarbelakangi bahwa bahan pangan pokok dan strategis memegang peranan penting dalam aspek ekonomi, sosial, bahkan politik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap Satuan Kerja (Satker) Unit Eselon I dan Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan R.I diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) kepada Menteri Perdagangan, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.